Isi dan Pelaksanaan Politik Etis

 

Politik Etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia. Politik etis dicanangkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang merugikan rakyat. Politik etis berisi tiga program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi.

Program irigasi bertujuan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pengairan untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan komoditas ekspor, serta mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Beberapa proyek irigasi yang dilakukan antara lain adalah pembangunan Waduk Jatiluhur, Bendungan Bili-Bili, dan Bendungan Wonogiri.

Program edukasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka buta huruf. Program ini meliputi penyediaan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi rakyat Indonesia, serta pemberian beasiswa untuk belajar di Belanda. Beberapa lembaga pendidikan yang didirikan antara lain adalah Sekolah Rakyat (Volksschool), Sekolah Menengah Pertama (MULO), Sekolah Tinggi Teknik Bandung (TH Bandung), dan Universitas Indonesia (UI).

Program emigrasi bertujuan untuk mengajak penduduk untuk bertransmigrasi ke daerah yang kurang padat penduduknya. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan Madura, serta memanfaatkan lahan kosong di luar pulau tersebut. Beberapa daerah tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Politik etis dilaksanakan dengan membentuk berbagai lembaga dan badan, seperti Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Dewan Hindia, Volksraad, Bank Kolonial, Biro Pusat Statistik, dan lain-lain. Politik etis juga melibatkan peran dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantara, Mohammad Hatta, Soetomo, dan Soekarno. Politik etis berlangsung hingga tahun 1942, ketika Jepang menginvasi Indonesia dan mengakhiri kekuasaan Belanda.

 

Soal esai beserta jawabannya tentang isi dan pelaksanaan Politik Etis:

1. Apa latar belakang munculnya politik etis? 

   Jawaban: Latar belakang munculnya politik etis adalah adanya kritik terhadap sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa mengharuskan rakyat Indonesia menanam tanaman komersial seperti tebu, kopi, dan tembakau untuk diekspor ke Belanda, dan menyisihkan sebagian hasil panennya sebagai pajak. Sistem ini menyebabkan kerugian bagi rakyat Indonesia, seperti kemiskinan, kelaparan, penindasan, dan penurunan kesehatan. Kritik terhadap sistem tanam paksa datang dari berbagai pihak, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Multatuli, Pieter Brooshooft, C.Th. van Deventer, dan Ernest Douwes Dekker. Mereka menuntut agar Belanda bertanggung jawab atas nasib rakyat Indonesia yang telah memberikan keuntungan besar bagi Belanda.

2. Apa saja program-program utama dari politik etis dan apa tujuannya? 

   Jawaban: Politik etis berisi tiga program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Program irigasi bertujuan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pengairan untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan komoditas ekspor, serta mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Program edukasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka buta huruf. Program ini meliputi penyediaan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi rakyat Indonesia, serta pemberian beasiswa untuk belajar di Belanda. Program emigrasi bertujuan untuk mengajak penduduk untuk bertransmigrasi ke daerah yang kurang padat penduduknya. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan Madura, serta memanfaatkan lahan kosong di luar pulau tersebut.

3. Bagaimana cara pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda? 

   Jawaban: Politik etis dilaksanakan dengan membentuk berbagai lembaga dan badan, seperti Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Dewan Hindia, Volksraad, Bank Kolonial, Biro Pusat Statistik, dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan program-program politik etis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Politik etis juga melibatkan peran dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantara, Mohammad Hatta, Soetomo, dan Soekarno. Mereka berpartisipasi dalam berbagai organisasi sosial, politik, dan budaya yang mendukung atau mengkritik politik etis.

4. Apa saja dampak positif dan negatif dari politik etis bagi rakyat Indonesia? 

   Jawaban: Politik etis memberikan dampak positif dan negatif bagi rakyat Indonesia. Dampak positifnya antara lain adalah:

   • Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat Indonesia, karena adanya pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, serta perbaikan kesehatan dan gizi.
   • Meningkatnya kesadaran nasional dan gerakan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, karena adanya akses pendidikan yang lebih luas, penyebaran informasi melalui media massa, serta pembentukan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan anti-kolonial.
   • Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan keterampilan profesional di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena adanya kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah tinggi di Indonesia maupun di Belanda.
     
    
   Dampak negatifnya antara lain adalah:
   • Tidak adanya perubahan struktural dan sistemik dalam pemerintahan kolonial Belanda, karena politik etis masih bersifat paternalistik dan diskriminatif. Rakyat Indonesia masih tidak memiliki hak politik dan kesetaraan hukum dengan orang Belanda, serta masih dijadikan sebagai objek dan bukan subjek dalam pembangunan.
   • Tidak adanya kemandirian ekonomi dan politik bagi rakyat Indonesia, karena politik etis masih mengutamakan kepentingan ekonomi Belanda. Rakyat Indonesia masih tergantung pada pasar dan modal Belanda, serta masih harus membayar pajak dan upeti yang tinggi kepada pemerintah kolonial.
   • Timbulnya konflik sosial, budaya, dan lingkungan akibat program transmigrasi, karena adanya perbedaan antara pendatang dan penduduk asli di daerah tujuan. Konflik ini meliputi persaingan ekonomi, benturan adat istiadat, serta kerusakan alam.
    

5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya politik etis? Jawaban: Beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya politik etis adalah:

   • Krisis ekonomi global pada tahun 1929, yang menyebabkan penurunan permintaan dan harga komoditas ekspor dari Indonesia. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan anggaran pemerintah kolonial Belanda, sehingga mengurangi dana untuk program-program politik etis.
   • Perang dunia kedua pada tahun 1939-1945, yang menyebabkan Belanda terlibat dalam konflik dengan Jerman Nazi. Hal ini mengganggu komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat di Belanda dengan pemerintah kolonial di Indonesia, sehingga menghambat pelaksanaan politik etis.
   • Invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, yang menyebabkan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Belanda. Jepang menghapus semua lembaga dan program yang berhubungan dengan politik etis, dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih otoriter dan represif.